Islam and Human right

Islam and International World

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Bagi Muslimah 
(Perancis)

                                                                                                Image by: Lilis Ayu R.

       Isu pelarangan penggunaan jilbab sudah tersebar di negara bagian Eropa seperti Perancis, Belanda, Belgia dll. Tentunya isu ini merisaukan umat muslim dunia terutama yang bertempat tinggal di negara – negara Eropa yang masih melihat burqo (baju yang menutupi seluruh tubuh)  sebagai sesuatu yang aneh. Tidak terkecuali Perancis, pelarangan Jilbab ini juga terjadi di negara sekuler yang memiliki populasi muslim dan tersebar ke beberapa wilayah. Muslim Perancis ini sebagian merupakan penduduk asli Perancis, imigran asal Afrika utara dan pendatang asal negara-negara bekas jajahan Perancis. Walaupun begitu muslim di negara yang memiliki tiga prinsip revolusi ini muslim hanya sebagai kaum minoritas di antara 64 juta penduduk Perancis.[1] Namun kebijakan untuk menanggalkan jilbab dan burqo mampu memicu berbagai kritik dan protes dari kalangan masyarakat internasional. Jika isu ini ditinjau dari HAM tentu kebijakan Perancis mengenai larangan penggunaan jilbab dan buqo telah melanggar hak – hak dasar individu.
     Kewajiban penggunaan jilbab bagi perempuan telah disebutkan dalam al-qur’an sebagai berikut:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[2]

     Untuk menjelaskan lebih lanjut sebaiknya kita mngetahui arti Jilbab dan Burqo itu sendiri. Bahwa Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang yang menutup kepala, leher, dan dada. Sementara burqa adalah pakaian yang menutupi tubuh dari kepala hingga ujung kaki, hanya menyisakan celah sedikit di sekitar mata. Kewajiban menutup aurat wanita ini telah ada dari zaman nabi-nabi dahulu dan merupakan sebuah idenditas bagi muslimah. Namun pelarangan Jilbab yang terjadi di Perancis telah membuat warganya resah setelah munculnya pelarangan jilbab atau pakaian islami di Perancis pada tahun 1990an, dimana para pelajar tidak boleh menggunakan jilbab ke sekolah.[3] Kebijakan ini diturunkan kepada kepala sekolah dan memicu pengusiran  pelajar dari sekolah bagi yang tidak menanggalkan jilbabnya dengan alasan bahwa pelajar muslimah tidak mau memakai standart pakaian olahraga sekolah yang menurut islam  tidak sesuai dengan syariat Islam dalam berbusana. Kebijakan ini telah memicu demonstrasi dan kerusuhan di berbagai wilayah di Perancis.

  Menurut Jack Donnely, hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan hak itu merupakan pemberian dari tuhan yang maha esa. Makadari itu hak asasi manusia adalah hal yang harus dihormati, namun dalam hal ini  pada tahun 2004 Presiden dan Perdana Menterinya, Jacques Chirac dan Jean-Pierre Raffarin melarang penggunaan simbol – simbol agama dengan menggunakan undang – undang resmi yang disahkan pada 10 Februari 2004  dan pelarangan burqo pada 13 Juli 2010 dengan alasan untuk menjaga sekularisme Perancis dan pelanggaran ini akan dikenakan denda sebesar 150 euro atau wajib mengikuri pendidikan kewarganegaraan. Pelarangan penggunaan jilbab dan burqo ini berlaku di tempat-tempat publik, tempat transportasi, gedung pemerintahan dsb. Kebijakan baru ini tentunya mendapat kecaman dari masyarakat Internasional yang menganggap alasan tersebut merupakan alasan yang irasional jika hanya ingin menerapkan sekularisme. Apa yang telah dilakukan parlemen Perancis merupakan sebuah diskriminasi terhadap kaum minoritas di negara demokrasi ini.

Sebagai negara yang memiliki tiga prinsip revolusi Perancis yang terkenal: Liberte (kebebasan), Egalite (kesetaraan), dan Fraternity (persaudaraan). Tidak sepatutnya melakukan pelarangan penggunaan jilbab karena apa yang telah dilakukan parlemen Perancis merupakan pembatasan individu dalam berpakaian dan bergerak. Seperti yang dikatakan oleh Lindholm dkk.  bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan, di masa sekarang dapat diartikan sebagai suatu hak asasi manusia yang berlaku secara universal yang tercakup dalam instrument-instrumen hak asasi manusia internasional.[4]   Pilihan beragama dan keyakinan merupakan hal yang sangat privat dan individu, hak ini juga telah diartikulasikan dalam pasal 18 baik Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Peraturan yang mengatur tentang kebebasan beragamatelah tercantum dalam deklarasi 1981, Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-Kebebasan Fundamental, Konvensi Amerika tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Dokumen Penutup Pertemuan Vienna bagi Perwakilan GSCE (khusunya pasal 16 dan 17). Komentar Umum No. 22 (48) Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan substansi normative bagi Pasal 18 ICCPR.[5]

 Dalam hal ini perancis telah melanggar elemen – elemen kebebasan beragama dan berkeyakinan individu: [6] 

•            Kebebasan internal

Setiap orang bebas atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk setiap orang memiliki, menganut, mempertahankan atau pindah agama atau keyakinan.

• ·         Kebebasan ekternal

Setiap orang mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah, dan penaatan.

 Dalam hal ini Perancis telah  melanggar point-point pelanggaran, seharusnya pemerintah tidak mencampuri urusan individu atau otonomi seseorang dalam berpakaian, tentu ini sangat disayangkan dari pemerintah Perancis yang merupakan salah satu negara demokrasi. Banyak dari organisasi internasional dan HAM menentang kebijakan Perancis ini salah satunya Organisasi Hak Asasi Manusia Amnesti International mengatakan bahwa larangan burqa merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama bagi perempuan yang memilih untuk memakainya.[7] 

Lilis Ayu R- 201110360311064

---

[1] Yusuf Al-Qaradhawi. 2004. Larangan Berjilbab: Studi Kasus di Perancis. Terj: Abdul Hayyie Al Katani. Jakarta: Gema Insani. Hal.

       49

[2] Al-Qur’an. Surat An-Nuur ayat 31

[3] Anti Jilbab, Sebuah Konspirasi. http://www2.irib.ir/worldservice/melayuRadio/perempuan/anti_jilbab02.htm

[4]  Tore Lindholm , W. Cole Durham Jr, Bahia G. Tahzib-Lie. 2010. Kebebasan Beragama atau      

     Berkeyakinan:  Seberapa Jauh? Terj: Rafael Edy Bosko dan M. Rifa’i Abduh. Yogyakarta: Kanisius.  

     Hal.  19

[5] Ibid 

[6] Baca selengkapnya, Ibid hal. 21

[7]  Amnesti Internasional Sesalkan Larangan Burqa Di Perancish. 2010  http://hizbut-tahrir.or.id/2010/07/15/amnesti- 
       internasional-sesalkan-larangan-burqa-di-perancis/

 Lilis Ayu Rimbawati

201110360311064~
Class B